Perdana Menteri
Vanuatu, Moana
Karkas Kalosil pada
Debat Umum Tahunan Majelis Umum PBB, 28 September 2013 menyatakan, PBB telah secara konsisten membantah
pengakuan untuk Papua Barat.
"Kita sekarang
berunding tentang masalah Suriah, tapi ketika datang ke masalah hak-hak rakyat
Papua Barat, suara kami dimatikan bahkan dalam podium ini," Moana
Karkas Kalosil pada forum itu seperti dikutip
http://www.un.org,
edisi 28 September 2013.
Lebih lanjut ia
mengatakan, "Bagaimana kita kemudian mengabaikan ratusan ribu orang Papua
Barat yang telah secara brutal dipukuli dan dibunuh? Orang-orang Papua Barat meminta PBB
bertindak sebagai mercusuar harapan Mari
kita, rekan pemimpin, dengan keyakinan moral yang sama menghasilkan dukungan kita
terhadap penderitaan orang Papua Barat. Sudah
saatnya bagi PBB untuk beraksi dan memperbaiki beberapa kesalahan sejarah."
Dikutip di media itu,
Kalosil juga menyampaikan, bulan Mei, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi
Manusia Navi Pillay menyuarakan keprihatinan atas tindakan kekerasan terhadap
demonstrasi massa di Provinsi Papua yang menyerukan kepada Pemerintah Indonesia
untuk memungkinkan protes damai dan meminta pertanggungjawaban mereka atas
kekerasan yang terjadi.
"Belum ada
transparansi yang memadai dalam menangani pelanggaran berat hak asasi manusia
di Papua," kata Kalosil.
Moana Karkas Kalosil menegaskan, "Jelas dari banyak catatan sejarah, orang Melanesia di Papua Barat adalah kambing
hitam politik perang dingin dan mereka dikorbankan untuk memuaskan nafsu atas
sumber daya alam yang dimiliki bangsa ini."
"Hari ini mereka
masih menjadi korban ketidaktahuan PBB," kata Moana
Karkas Kalosil.
(MS)
