Oleh: Robertus
Nauw
Apa Kabar Koruptor, Barangkali
itu adalah sepenggal kalimat yang kedengaran mengusik ketenangan para koruptor
ditingkat elit lokal. Semoga saja kabar baik! Kita harus menaruh perhatian
lebih pada kabar mereka salah satu faktor penyebab kemiskinan dan
ketertinggalan rakyat marjinal hari ini, disebabkan oleh pemimpin kita yang
korup, sehingga masyarakat makin marjinal karena hak mereka dicuri dan
dipasung. Fenomena ketidakberdayaan rakyat selalu dijadikan lahan subur bagi
koruptor, tetapi penolakan masyarakat terhadap korupsi dan pelaku koruptornya
di daerah sangat lemah, padahal dengan pengawasan ekstra kuat, pemerintah akan
bersih dari korup.
Apa
karena masyarakat telah memberikan mandat pada lembaga pengawasan sekelas DPR
di parlemen, sebagai representatif rakyat untuk mengawasi? Membuat masyarakat
pesisimis dengan ulah koruptor, mengingat kinerja sebagian besar wakil rakyat
sudah tidak dapat percaya. Harapan memiliki masa depan bebas dari tindakan elit
yang menggunakan jabatannya menindas dan memiskinkan rakyatnya secara masif,
guna memperkaya diri dan kelompoknya terbuka lebar. Sehingga harapan mewujudkan
pemerintahan yang bebas dari korupsi di
kota ini sebatas wacana, mengingat korupsi di
daerah terus meningkat drastis baik secara kualitas maupun kuantitasnya.
Kebobrokan
di daerah pantas disesalkan karena pemberantasan kasus korupsinya terkesan
lamban, sehingga mengakibatkan sistem ekonomi, politik, kekuasaan dan lapisan
birokrasi seakan berasaskan kekeluargaan, kekuasaan hanya berputar pada
kalangan terbatas, sehingga upaya pemberantasan korupsi sulit dibongkar secara
tuntas dan menyeluruh. Semangat pemberantasan korupsi sampai ke daerah harus
didukung penuh, guna membongkar kongkalikong kasus-kasus besar yang disimpan
sebagai koleksi pribadi pihak penyidik, ini penting untuk meminimalisir
lenyapnya kasus korupsi saat penyidikan di
tingkat polisi dan kejaksaan,
yang sering dikondisikan hilang dari konsumsi publik. Keberhasilan pemerintah untuk memuaskan masyarakat
terkait penanganan pemberantasan kasus korupsi dan pemberantasan kolusi sosial,
berpulang pada masyarakat terdidik agar lebih kritis mencegah kejahatan dan
memungkinkan untuk memutus matarantainya.
Pudarnya Gerakan Mahasiswa
Kampus adalah tempat mimbar bebas yang
mengawali seorang mahasiswa mengenal kehidupan gerakan, kendati pun bukan dari
jurusan ilmu politik atau ilmu sosial lainnya. Namun, dinamika konsistensi
gerakan politik kampus kian mempertegas mahasiswa sebagai sesuatu kekuatan
politik besar. Gerakan moral mahasiswa selalu menjadi
alat yang cukup efektif, mengontrol kebijakan pemerintah yang tidak berpihak
pada masyarakat. Apa yang diperjuangkan selalu berdasarkan pada target, tujuan
dan orientasi yang jelas, yaitu, demi sebuah perubahan bagi rakyat dan tegaknya
demokratisasi.
Namun,
realitanya mahasiswa di daerah bergerak atas hasil seting politik yang dimainkan para elit (pemerintah, pengusaha,
politisi), untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Para aktivis terjebak dalam pelacuran intelektual bersama
para elit dalam pusaran kubangan kongkalikong, dalam merebut dan mempertahankan kekuasaan
di daerah. Mahasiswa dimanfaatkan untuk kerja-kerja politik praktis, gerakan
moral yang domotori mahasiswa lebih mencerminkan pertarungan antar elit, bahkan
isu yang diangkat pun seputar isu elit, bukan lagi isu-isu yang menyentuh
kepentingan masyarakat. Bahkan,
organisasi kampus dan ekstra kampus sudah terbagi ke dalam kelompok-kelompok elit,
yang memiliki afiliasi politik tertentu dengan penguasa baik legislatif,
eksekutif dan yudikatif. Berdampak pada konstalasi gerakan mahasiswa dalam
mengawal kasus korupsi, sangat
menjijikan karena terkontaminasi dengan segala macam kepentingan elit lokal.
Gerakan
anti korupsi di daerah akan nampak jika
dewa-dewa mereka tersandung kasus, lantas mahasiswa hadir dengan aksi mendukung
maupun aksi tandingan untuk membela kepentingan elit mereka. Cermin gerakan
mahasiswa benar-benar kehilangan arah, kehilangan target, dan orientasi
sebenarnya, mengingat perjuangan
mahasiswa sudah tidak selalu pararel dengan kepentingan masyarakat. Mahasiswa
berusaha berpisah dari masyarakat, padahal tanpa kepentingan masyarakat gerakan mereka tidak akan
berarti. Sebab kepentingan masyarakat
adalah alasan kekuatan utama, melakukan perubahan di negeri tercinta ini.
Mengingat
aktivitas mereka dekat dengan elit lokal dan aksi mereka tergantung pada selera
elit, mengakibatkan mahasiswa di daerah lahir dan besar dalam karakter yang di
bangun para elit. Sehingga
mahasiswa bermental
buruh, meminta-minta dengan konsep inelektual proposal mereka, bahkan berhenti
sebagai mahasiswa penjilat demi materi. Padahal mahasiswa sendiri bukan kerbau,
lantas selalu menurut.
Agar
gerakan moral mahasiswa tidak mengalami kegamangan dalam mengawal penuntasan
kasus korupsi di daerah, maka perlu adanya saling percaya antar mahasiswa dan
masyarakat untuk mempertahankan isu bersama, bahkan perubahan fokus isu di
daerah untuk di dorong bersama dan dikawal
hingga tuntas. Kalau gerakan mahasiswa terus terkontaminasi, bukan tidak
mungkin gerakan moral mahasiswa tidak akan mendapatkan simpati dari masyarakat,
karena tidak mempunyai bargaining position yang kuat terhadap
pemerintah. Tentu akan berakibat buruk bagi perjalanan demokrasi selanjutnya.
Koruptor
lokal di semua daerah kian mengancam bangsa ini, dengan terus menambah daftar
penderitaan rakyat. Menggunakan modus korupsi yang sama, yakni korupsi
berjamaah mengikuti tren koruptor elit di pusat. Bahkan, jauh lebih menakutkan
ancaman elit lokal di daerah sebagian besar tidak disentuh hukum, karena upaya
pemberantasan korupsi selalu saja berhadapan dengan banyak kepentingan. Tak
jarang pemberantasan korupsi mendapatkan serangan balik dari pihak-pihak
tersangka. Sejarah bangsa ini mencatat, setiap ada upaya pemberantasan korupsi
di semua daerah selalu muncul counter
attack dari para koruptor. Pertanyaannya, mampukah upaya pemberantasan
korupsi konsisten menembus isu disintegrasi yang kuat membentengi para koruptor
di Papua?
Untuk keluar dari masalah ini, kita harus mengakhiri dengan bergerak
bersama dan saling merangkul, membongkar sendi-sendi dan tembok koruptor yang terpatri
dengan rapih. Kita dukung lembaga independen untuk pemberantasan korupsi
ditingkat daerah dan provinsi untuk bersinergi melakukan advokasi dan
infestigasi mendalam soal dugaan penyakit kronis yan satu ini yang telah dan
sedang menjajah dan bersemayam direlung hati para elit lokal mulai dari Eksekutif dan Legislatif bahkan
bukan tidak mungkin ditingkat Yudikatif, untuk dibongkar. Sampai kalau semangat
ini tidak di dukung oleh semua kelompok penekan, maka rakyat di kota ini bersiap-siap
untuk waspada, bersiap-siap untuk melarat, bersiap-siap untuk dininabobohkan karena
semua koruptor elit di tingkat lokal hari ini, kemungkinan masih dalam keadaan
yang baik-baik saja! Itu sudah hukum alam kalau koruptor kabar baik maka bukan
tidak mungkin gerombolan pencuri yang lain, sehat walafiat pula. SEMOGA
(*) Penulis Adalah Mantan
Relawan PSCS Kota Jayapura-Papua
