Kelly Kambu : Aspirasi Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya Sudah Berjalan, Tinggal Dieksekusi oleh Bapak Jokowi
SORONG- Tokoh pemuda yang juga intelektual Sorong Raya, Julian Kelly Kambu,ST menilai, isu sentral dan salah satu solusi mendasar untuk mengatasi permasalahan pembangunan, ekonomi, sosial dan politik di tanah Papua adalah melalui pemekaran daerah otonom baru, salah satunya pemekaran provinsi Papua Barat Daya (PBD) yang telah diperjuangkan hampir 10 tahun lamanya.
“Rakyat menginginkan percepatan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan kemajuan di tanah Papua. Dengan Otsus atau kucuran dana triliunan yang jatuh di tanah Papua tidak serta mempercepat pembangunan. Pembangunan di tanah Papua perlu di dorong dengan penambahan sejumlah provinsi, maka akses-akses keterbukaan dan akses isolasi daerah, kemajuan pembangunan ekonomi, sosial, politik dan budaya ini akan lebih cepat bergerak, ketimbang hanya satu atau dua provinsi. Jika tidak, ke depan Papua akan tetap terbelakang, tertinggal bahkan mungkin termarjinalkan dari wilayah republic Indonesia lainnya,” kata Kelly kepada Radar Sorong, kemarin (28/12).
Menurutnya, Papua yang luas wilayahnya 3½ kali pulau Jawa, memiliki tantangan pembangunan yang begitu berat. Kekayaan alam yang begitu melimpah belum begitu dinikmati rakyat Papua. “Kenapa, karena penataan daerah tidak berimbang dengan luas wilayah. Hasil kajian, Papua perlu ditambah beberapa provinsi sehingga bisa memikul beban pembangunan, karena program nasional itu berkedudukan di tingkat provinsi, bukan di kota atau kabupaten,” tukasnya.
Ia menilai, makin banyak provinsi semakin banyak program nasional yang jatuh di tanah ini dan pada gilirannya bisa mendorong percepatan pembangunan. “Kami mengingat apa yang disampaikan Mendagri Tjahyo Kumolo saat serahterima jabatan dengan bapak Gamawan Pauzi bahwa akan lebih focus menambah provinsi di tanah Papua. Ini sejalan dengan statemen ibu Puan Maharani pada tanggal 16 Juni ketika kampanye perdana Pilpres di Kota Sorong bahwa apabila Jokowi menjadi presiden, maka pembentukan provinsi Papua Barat Daya adalah prioritas utama. Kami berharap bapak presiden Jokowi mewujudkan janji politiknya tersebut,” tandasnya.
Ditambahkannya, kehadiran DOB provinsi juga memperpendek rentang kendali pemerintahan, karena provinsi merupakan perwakilan pemerintah pusat di daerah. “Lebih banyak provinsi di tanah Papua ini semakin baik, paling tidak 5 sampai 7 provinsi, tapi yang telah siap diantaranya Papua Barat Daya. Prosesnya sudah berjalan, tinggal dieksekusi oleh bapak Jokowi, dan pembentukan daerah otonom baru tingkat provinsi di Papua termasuk Papua Barat Daya merupakan janji politik bapak Jokowi melalui Ketua DPP PDIP ibu Puan Maharani yang hari ini menjadi salah satu menteri coordinator di cabinet Jokowi-JK. Janji ini harus direalisasikan, rakyat Papua meskipun sedikit tapi umumnya menjatuhan pilihan memilih Jokowi-JK saat Pilpres, dan kiranya harapan rakyat Papua pada presiden Jokowi-JK bisa direalisasikan,” pungkasnya. (ian)
sumber: Radarsorong.com edusi Senin, 29 Desember 2014 , 03:25:00
SORONG- Tokoh pemuda yang juga intelektual Sorong Raya, Julian Kelly Kambu,ST menilai, isu sentral dan salah satu solusi mendasar untuk mengatasi permasalahan pembangunan, ekonomi, sosial dan politik di tanah Papua adalah melalui pemekaran daerah otonom baru, salah satunya pemekaran provinsi Papua Barat Daya (PBD) yang telah diperjuangkan hampir 10 tahun lamanya.
“Rakyat menginginkan percepatan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan kemajuan di tanah Papua. Dengan Otsus atau kucuran dana triliunan yang jatuh di tanah Papua tidak serta mempercepat pembangunan. Pembangunan di tanah Papua perlu di dorong dengan penambahan sejumlah provinsi, maka akses-akses keterbukaan dan akses isolasi daerah, kemajuan pembangunan ekonomi, sosial, politik dan budaya ini akan lebih cepat bergerak, ketimbang hanya satu atau dua provinsi. Jika tidak, ke depan Papua akan tetap terbelakang, tertinggal bahkan mungkin termarjinalkan dari wilayah republic Indonesia lainnya,” kata Kelly kepada Radar Sorong, kemarin (28/12).
Menurutnya, Papua yang luas wilayahnya 3½ kali pulau Jawa, memiliki tantangan pembangunan yang begitu berat. Kekayaan alam yang begitu melimpah belum begitu dinikmati rakyat Papua. “Kenapa, karena penataan daerah tidak berimbang dengan luas wilayah. Hasil kajian, Papua perlu ditambah beberapa provinsi sehingga bisa memikul beban pembangunan, karena program nasional itu berkedudukan di tingkat provinsi, bukan di kota atau kabupaten,” tukasnya.
Ia menilai, makin banyak provinsi semakin banyak program nasional yang jatuh di tanah ini dan pada gilirannya bisa mendorong percepatan pembangunan. “Kami mengingat apa yang disampaikan Mendagri Tjahyo Kumolo saat serahterima jabatan dengan bapak Gamawan Pauzi bahwa akan lebih focus menambah provinsi di tanah Papua. Ini sejalan dengan statemen ibu Puan Maharani pada tanggal 16 Juni ketika kampanye perdana Pilpres di Kota Sorong bahwa apabila Jokowi menjadi presiden, maka pembentukan provinsi Papua Barat Daya adalah prioritas utama. Kami berharap bapak presiden Jokowi mewujudkan janji politiknya tersebut,” tandasnya.
Ditambahkannya, kehadiran DOB provinsi juga memperpendek rentang kendali pemerintahan, karena provinsi merupakan perwakilan pemerintah pusat di daerah. “Lebih banyak provinsi di tanah Papua ini semakin baik, paling tidak 5 sampai 7 provinsi, tapi yang telah siap diantaranya Papua Barat Daya. Prosesnya sudah berjalan, tinggal dieksekusi oleh bapak Jokowi, dan pembentukan daerah otonom baru tingkat provinsi di Papua termasuk Papua Barat Daya merupakan janji politik bapak Jokowi melalui Ketua DPP PDIP ibu Puan Maharani yang hari ini menjadi salah satu menteri coordinator di cabinet Jokowi-JK. Janji ini harus direalisasikan, rakyat Papua meskipun sedikit tapi umumnya menjatuhan pilihan memilih Jokowi-JK saat Pilpres, dan kiranya harapan rakyat Papua pada presiden Jokowi-JK bisa direalisasikan,” pungkasnya. (ian)
sumber: Radarsorong.com edusi Senin, 29 Desember 2014 , 03:25:00
