Oleh: Robertus Nauw
“Demokradi
merupakan sebuah mekanisme yang memberikan ruang kepada rakyat, untuk
menyeleksi pemimpin dan ini merupaka kesempatan bermakna bagi rakyat untuk
menerima dan menolak seseorang yang akan memerintah mereka.” Shcumpeter
(M Riaas Rasyit, 2005,94)
Barangkali pernyataan di atas benar adanya, bahwa peran
(partisipasi) masyarakat sangat penting dalam menentukan masa depan demokrasi,
lebih khusus demokrasi di Papua Barat. Bila jalan yang dipilih selama ini
adalah masyarakat muda dihasut dengan politik uang (money politik) dan politk tawar menawar (bargaining politik) yang digunakan para elit dengan agenda
terselubungnya yakni membuat masyarakat miskin semakin marjinal dan tidak
berdaya. Pernyataan-peryataan di atas tidak ujug timbul begitu saja, melainkan
punya penyebab atau akar masalah yakni gejolak politik yang pendek kata
Abunawas Tinggi alias “Abuti” yang telah dan sedang terjadi belakangan ini.
Yang dipertontonkan wajah-wajah asli para elit
yang memiluhkan hati setiap rakyat di Papua Barat.
Sebagaimana diketahui
baru-baru ini, publik Papua Barat dikejutkan dengan berbagai peristiwa besar
yang menghabiskan anggaran negara dengan jumlah besar, untuk memfasilitasi
penyelenggaraan pemilihan umum Gubernur Provinsi Papua Barat, yang sarat dengan tindakan penyalah gunaan kekuasaan dan
keuangan oleh pemimpin kita yakni semua para calon gubernur dan wakil guberur
untuk merebut kekuasaan sebagai orang nomor satu di provinsi ini. Tidak
terbatas pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur Provinsi Papua Barat (Pilgub)
Jilid I dan Jilid II saja namun juga, aroma kebencian dan perpecahan ditingkat Ekskutif dan Legislaif tidak terbatas hanya di provinsi, namun sampai juga ke
daerah-daerah di wilayah Provinsi Papua Barat seperti sengketa Pilkada Kabupaten Tamrau, dan sengketa
Pilkada Kabupaten Maybrat bulan lalu. Mungkin saja tidak bisa dihindari oleh
Kabupaten Sorong dan Kota Sorong yang telah dan sedang menebar aroma kebencian
sampai ke tingkat akar rumput dalam Pilkada 2012 nanti. Hal ini mengingatkan
kita jika tidak di atasi dengan baik bukan tidak mungkin pilkada di dua daerah
ini sama buruknya seperti provinsi dan daerah yang lain.
